Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menghitung kebutuhan dana pembangunan 24 pelabuhan terintegrasi yang akan mendukung ide tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jumlah anggaran ini berbeda dengan hitungan Jokowi.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, dalam draft RPJMN teknokratik, pihaknya sudah mengestimasi kebutuhan investasi pelabuhan tersebut sekira Rp 424 triliun.
"Tapi Pak Jokowi dalam presentasinya memproyeksikan dananya Rp 700 triliun lebih. Saya tidak tahu Pak Jokowi ngitung dari mana, mungkin belum termasuk pengadaan kapal," cetus dia di acara Media Gathering, Bandung, seperti ditulis Sabtu (15/11/2014).
Dedy mengkalkulasi, pengadaan kapal untuk tol laut tersebut sekira Rp 100 triliun sampai Rp 150 triliun. Sedangkan biaya investasi untuk membangun pelabuhan terintegrasi lengkap dengan pembangkit listrik dan sebagainya, kata dia, sekira Rp 70 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago menambahkan, poros maritim menjadi program andalan Jokowi karena melihat beberapa persoalan dasar, seperti defisit jasa perdagangan, besarnya surplus pengelola operator jasa asing.
Permasalahan lain menyangkut tingginya biaya logistik sehingga membebani konsumen di daerah Timur dan pinggiran, iklim investasi, perizinan sampai pungutan ilegak di Kepabeanan.
"Ini negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, lautan dua per tiga, tapi kok produksi ikan jauh di bawah Thailand dan Vietnam. Pasti aneh, dan ada yang salah terutama melihat data impor ikan segar kita melonjak," paparnya.
Dijelaskan Andrinof, saat ini adalah peluang Indonesia untuk maju dan mensejahterakan rakyat. Menumbuhkan kembali kesempatan yang hilang, memperluas, menata pelabuhan terminal, peti kemas, armada patroli supaya mengurangi pencurian ikan ilegal.
"Maritim kita punya potensi luar biasa. Banyak pelabuhan perlu dibangun, kapal diremajakan dan ditambah, pelestarian lingkungan di perairan laut termasuk penerapan produksi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," tegasnya.
Menurut dia, Bappenas berpacu dengan waktu untuk memperkuas poros maritim dengan menggelar kegiatan diskusi dan koordinasi. Pasalnya pemerintah harus merampungkan RPJMN Teknokratik yang mencantumkan konsep tol laut.
Koordinasi tersebut rencananya akan dilakukan dengan para Deputi Bappenas dan menggelar forum group discussion (FGD) dengan para pakar untuk menajamkan konsep poros maritim.
"Dalam dua bulan ini target waktu penajaman poros maritim. Dibuat rumusan dan menjabarkan konsep poros maritim dalam RPJMN Teknokratik," imbuh Andrinof.
Sumber : liputan6
0 komentar:
Posting Komentar